Anggota Komisi II DPR RI, Aminurokhman foto bersama usai Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi II ke Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Selasa (7/11/2023). Foto : Naden/Man

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Riau, minat masyarakat yang mengikuti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) masih rendah. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk berinovasi.

Kanwil BPN Riau menargetkan 168 ribu ektar tanah terdaftar PTSL di tahun 2023. Namun, nyatanya baru sekitar 125 ribu hektar yang didaftarkan memiliki sertifikat tersebut. Anggota Komisi II DPR RI, Aminurokhman meminta Kanwil BPN untuk melakukan terobosan komunikasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi hingga Kabupaten/Kota di Riau.

"BPN harus melakukan terobosan komunikasi dengan Pemda agar beban retribusi terutang kalau bisa masyarakat itu diambil kebijakan yang meringankan," ujarnya usai Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi II ke Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Selasa (7/11/2023).

"BPN harus melakukan terobosan komunikasi dengan Pemda ..."

Misalnya kata Aminurokhman, BPN bisa hanya membebani Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) pada tahun yang berjalan. Kebijakan ini diyakinya akan menarik minat yang lebih tinggi dari masyarakat. Pemerintah Daerah pun kata dia tidak akan segan mempersuasi masyarakatnya memperoleh PTSL.

Lebih lanjut Ia menjelaskan, dengan adanya PTSL masyarakat akan mendapatkan kepastian hukum. Masyarakat punya kekuatan bilamana satu waktu tanah miliknyanyang sudah terdaftar PTSL hendak dialihgunakan oleh pihak lain.

"Dengan adanya PTSL ini rakyat akan mendapatkan kepastian hukum tentang hak atas tanah. Ini untuk meminimalisir abses dari pengembangan kawasan. Akan ada kompensasi yang patut, rasional, dan sesuai kewajaran," jelasnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Syamsurizal juga memberi komentar soal PTSL. Secara nasional, program ini memiliki target yang sangat spektakuler. Oleh sebab itu, Ia meminta agar program andalan Presiden Joko Widodo untuk memberantas mafia tanah itu bisa segera dituntaskan jelang akhir masa jabatan sang presiden. 

"Program strategis nasional, PTSL itu harus disegerakan. Tadi kami katakan, periode pemerintahan sudah mau berakhir waktunya. Target kita ada beberapa juta miliar (hektar) yang harus diselesaikan," ucapnya. (ndn/aha)